|
matatelinga - Medan,Diperkirakan puluhan orang pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Cinta Batubara (Amaciba) berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Dipenegoro Medan, Rabu (07/12/2011) pagi. Para pengunjuk rasa meminta dan mendesak Pelaksana Teknis Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) agar memverifikasi dugaan hilangnya uang PAPBD Tahun Anggaran (TA) 2011 Pemkab Batubara sekitar Rp80 miliar yang hilang dan disinyalir digunakan oleh oknum Pemkab Batubara.
Koordinator Aksi Amaciba, M.S. Batubara menilai bahwa dalam perjalanan selama kurang lebih 3 tahun, Kabupaten Batubara yang dipimpin oleh H. OK. Arya Zulkarnaen dan Gong Matua Siregar telah menghasilkan koruptor-koruptor tingkat nasional.
"Hal itu terlihat darihilangnya uang Pemkab. Batubara sebesar Rp80 miliar yang diduga ditelan oleh 'tuyul-tuyul berdasi' di Kab. Batubara," ungkapnya sembari mengatakan, "belum lagi persoalan pembangunan 7 kantor dinas yang merugikan uang negara miliaran rupiah. Namun, sampai saat ini tak kunjung selesai," dalam orasinya.
Lanjut MS Batubara, mengenai LKPJ (Laporan Kerja Pertanggung Jawaban) dan LKPD (Laporan Keuangan Pendapatan Daerah) yang sampai saat ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan UU yang berlaku. "Oleh sebab itu, kami atas nama masyarakat Kab. Batubara menyatakan sikap meminta dan mendesak kepada Bapak Plt Gubernur Sumatera Utara untuk memverifikasi PAPDB Kab. Batubara TA 2011 karena dinilai cacat hukum. Sebab, sampai sekarang ini belum mendapatkan hasil audit dari BPK Sumut mengenai LKPJ dan LKPD TA 2010 yang seharusnya disidang paripurnakan oleh DPRD Kab. Batubara," bebernya.
Henry Keloko yang mewakili mewakili Plt Gubsu mengatakan, bahwa tuntutan massa akan disampaikan kepada pimpinan dan akan dibahas dalam rapat nanti. "Akan kita sampaikan kepada pimpinan dan akan kita bahas dalam rapat nanti," ujarnya.
Setelah melakukan aksi di kantor Gubsu, kemudian massa juga melakukan aksi yang sama di kantor BPK Prov. Sumut. Namun, dalam aksi itu massa mendesak kepada BPK Provinsi Sumut untuk segera mengambil tindakan yang serius terhadap keuangan Pemkab. Batubara dan memberikan hasil audit APBD Kab. Batubara TA 2010, yang terindikasi 'main mata' dengan pejabat Pemkab. Batubara, kemudian massa membaubarkan diri.(Adm)
Koordinator Aksi Amaciba, M.S. Batubara menilai bahwa dalam perjalanan selama kurang lebih 3 tahun, Kabupaten Batubara yang dipimpin oleh H. OK. Arya Zulkarnaen dan Gong Matua Siregar telah menghasilkan koruptor-koruptor tingkat nasional.
"Hal itu terlihat darihilangnya uang Pemkab. Batubara sebesar Rp80 miliar yang diduga ditelan oleh 'tuyul-tuyul berdasi' di Kab. Batubara," ungkapnya sembari mengatakan, "belum lagi persoalan pembangunan 7 kantor dinas yang merugikan uang negara miliaran rupiah. Namun, sampai saat ini tak kunjung selesai," dalam orasinya.
Lanjut MS Batubara, mengenai LKPJ (Laporan Kerja Pertanggung Jawaban) dan LKPD (Laporan Keuangan Pendapatan Daerah) yang sampai saat ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan UU yang berlaku. "Oleh sebab itu, kami atas nama masyarakat Kab. Batubara menyatakan sikap meminta dan mendesak kepada Bapak Plt Gubernur Sumatera Utara untuk memverifikasi PAPDB Kab. Batubara TA 2011 karena dinilai cacat hukum. Sebab, sampai sekarang ini belum mendapatkan hasil audit dari BPK Sumut mengenai LKPJ dan LKPD TA 2010 yang seharusnya disidang paripurnakan oleh DPRD Kab. Batubara," bebernya.
Henry Keloko yang mewakili mewakili Plt Gubsu mengatakan, bahwa tuntutan massa akan disampaikan kepada pimpinan dan akan dibahas dalam rapat nanti. "Akan kita sampaikan kepada pimpinan dan akan kita bahas dalam rapat nanti," ujarnya.
Setelah melakukan aksi di kantor Gubsu, kemudian massa juga melakukan aksi yang sama di kantor BPK Prov. Sumut. Namun, dalam aksi itu massa mendesak kepada BPK Provinsi Sumut untuk segera mengambil tindakan yang serius terhadap keuangan Pemkab. Batubara dan memberikan hasil audit APBD Kab. Batubara TA 2010, yang terindikasi 'main mata' dengan pejabat Pemkab. Batubara, kemudian massa membaubarkan diri.(Adm)
